BEM SI Kerakyatan Sulawesi Diminta Tak Berhenti pada Wacana, Aqil Dorong Advokasi Nyata

CAKRAWALANEWS, MAKASSAR — Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Sulawesi, Aqil Abdan Syakuran, menegaskan bahwa Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tidak boleh berhenti sebagai forum bicara. Hasilnya harus menjadi rekomendasi yang dikawal sampai ada tindak lanjut. Rakerwil perdana ini digelar di Hotel Alauddin, Makassar.

Forum dihadiri lima perguruan tinggi: UIN Alauddin Makassar (tuan rumah), Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Tenggara, Institut STIBA, dan Universitas Indonesia Timur. Peserta menetapkan dua isu utama: konflik agraria di Sulawesi Tenggara dan ketimpangan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Ildam Saputra, Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Halu Oleo, menyoroti sengketa lahan dan tanah adat yang terancam dikuasai pihak lain. Menurutnya, persoalan ini menyangkut hak masyarakat adat, kepastian hukum, dan keadilan pengelolaan sumber daya alam, sehingga perlu kajian mendalam.”ucapnya

Disis lain, Ketua DEMA Institut STIBA, Muh. Afdal, menyoroti akses pendidikan layak dan berkualitas di Sulawesi Selatan yang belum merata.

“Persoalan ketimpangan pendidikan dan konflik agraria di Sulawesi harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin memastikan bahwa hasil kajian dan rekomendasi dari wilayah tidak berhenti di forum ini, tetapi diteruskan kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan agar mendapatkan tindak lanjut dan menjadi bagian dari agenda advokasi organisasi,” tegas Aqil.

Aqil juga mendorong kolaborasi antarkampus agar arah perjuangan mahasiswa lebih terukur, mulai dari menghimpun persoalan daerah hingga menyusun kajian berbasis fakta untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Ia menilai gerakan mahasiswa tidak cukup hanya kritis, tetapi harus mampu menawarkan solusi.

Dukungan datang dari Biro AAKK UIN Alauddin Makassar melalui Dr. Muflih B.F., yang mengapresiasi terbukanya ruang dialog mahasiswa.

Bagi Aqil, ukuran keberhasilan konsolidasi bukan terlaksananya forum, melainkan seberapa nyata hasilnya menjawab persoalan masyarakat.”tutupnya. (*)