Oleh : UMMY QALSUM, SP, M.Si ( Dosen Universitas Syah Kuala)
Swasembada pangan kembali menjadi janji politik yang mengemuka. Asta cita kedua pasangan Prabowo-Gibran menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama dalam agenda nasional lima tahun ke depan. Di tengah krisis global dan gejolak harga bahan pokok, semangat ini tentu pantas diapresiasi. Namun, sejarah panjang dan kompleksitas isu pangan mengajarkan kita bahwa jalan menuju swasembada bukanlah jalan yang mudah, ia jalan sunyi yang memerlukan lebih dari sekedar janji.Indonesia bukan kali pertama bermimpi swasembada. Kita pernah mencicipi manisnya capaian itu pada 1984, ketika Presiden Soeharto mengumumkan swasembada beras di hadapan dunia.
Namun, sejak itu, realitas terus berubah. Tantangan demi tantangan datang silih berganti, alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan pada impor pupuk dan benih, perubahan iklim yang ekstrem, hingga rendahnya regenerasi petani muda. Swasembada pun perlahan menjadi kenangan yang terus dikejar, tapi sulit digenggam. Kini, mimpi itu kembali digaungkan —dengan semangat baru, teknologi yang lebih maju, dan janji kebijakan yang lebih berpihak.
Target ambisius ini diharapkan tercapai dalam lima tahun ke depan, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.Tantangan Swasembada PanganMeskipun ambisius, realisasi swasembada pangan menghadapi berbagai tantangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,52 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketergantungan pada impor tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup komoditas lain seperti kedelai, gula, dan daging sapi.Selain itu, regenerasi petani juga menjadi isu krusial belakangan ini. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 22% atau 6,18 juta petani di Indonesia yang berusia 19-39 tahun.
Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi negatif terhadap profesi petani dan kurangnya akses terhadap teknologi dan modal.Harapan Baru Bernama Brigade Pangan Untuk mendukung target swasembada, pemerintah meluncurkan program Brigade Pangan, sebuah langkah konkret yang bertujuan merekrut generasi muda dan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat langsung dalam produksi dan distribusi pangan.Program Brigade Pangan diharapkan dapat menjadi solusi atas tantangan regenerasi petani.
Dengan melibatkan generasi muda dalam produksi dan distribusi pangan, program ini bertujuan menciptakan ekosistem pertanian yang modern dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan dukungan kebijakan yang konsisten.
Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti pelatihan pertanian modern, penyediaan akses lahan, dan pendampingan teknologi. Namun, tantangan tetap ada, termasuk memastikan keberlanjutan program dan menghindari pendekatan yang bersifat seremonial semata.Kunci Ada di Tata KelolaPengalaman dari program sebelumnya, seperti Food Estate, memberikan pelajaran berharga. Program tersebut menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya perencanaan yang matang dan implementasi yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa program Brigade Pangan tidak mengulangi kesalahan serupa.Swasembada bukan hanya soal memproduksi sendiri, tetapi memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Ini memerlukan reformasi kebijakan dari distribusi pupuk hingga pembenahan rantai pasok yang panjang dan sering tidak adil. Apakah pemerintah baru berani mengambil langkah-langkah struktural itu? Jika hanya mengandalkan program tanpa perombakan sistem, maka swasembada akan terus menjadi slogan lima tahunan, bukan kenyataan. Kita tentu berharap Asta Cita kedua bukan sekedar dokumen kampanye, tapi kompas arah pembangunan.
Swasembada pangan adalah cita-cita luhur, tapi ia menuntut kerja keras, keberanian, dan keberpihakan nyata. Jika Brigade Pangan disertai keberlanjutan dan integritas kebijakan, maka benih kedaulatan itu bisa tumbuh. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi retorika yang dipanen sebelum sempat ditanam.
