Garis Indonesia ” Mengecam Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait  Inpres No 2 Tahun 2025 .

Makassar-Cakrawalanews.my.id/Garis Indonesia (Gerakan Rakyat Indonesia Sulsel Indonesia) Menggelar unjuk rasa di beberapa titik Mereka mengecam kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran yang di atur dalam  Inpres no 1 tahun  2025 yang berdampak pada sektor pendidikan. “Garis Indonesia ” yang bergabung di dalam nya adalah para pemuda dan mahasiswa se Sulsel melakukan demontrasi Selasa 18/2/2025 di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel ‘dengan orasi nya menyuarakan aspirasi rakyat soal efisiensi anggaran yang berimbas pada anggaran beasiswa untuk Mahasiswa dan KIP ‘

Meskipun dalam aksinya tak satupun anggota dewan yang di temui nya, pagar kantor depan DPRD provinsi Sulsel tertutup rapi padahal harapan mereka ingin bertemu ketua DPRD Sulsel ”

Assidiq selaku jendral lapangan ‘mengungkapkan pernyataan sikap “sembari bersorak Hidup Mahasiswa ” salam perjuangan ‘

Sambil melontarkan seruan nya ‘
Indonesia sebagai negara hukum di atur oleh prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam UUD negara RI tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain nya sebagaimana pada pasal 1 ayat 3 berbunyi” negara Indonesia adalah negara hukum pasal tersebut menegaskan Indonesia adalah negara yang bedasarkan pada hukum, dimana seluruh tindakan negara dan lembaga-lembaga negara yang harus sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu pada 27 ayat 1 UU 1945 yakni “semua  warga negara bersama berhak kedudukan nya di dalam  Hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali dan berdasarkan UUD 1945 pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Inpres nomor 1 tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2025 mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 Inpres ini menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 trilyun yang terdiri dari 256,1 trilyun dari anggaran kementrian lembaga dan Rp 50,59 trilyun dari transfer daerah.

Seiring dengan penerbitan Inpres tersebut kami dari AMPERA Sulsel menilai bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan masyarakat dari berbagai sektor baik dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kesejahteraan rakyat pernyataan sikap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya fokus pada penghematan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan maka dengan pernyataan sikap ini kami dari AMPERA Sulsel menyampaikan penolakan terhadap Inpres no 1tahun 2025 dengan tuntutan”adapun isu turunan 1,Efisiensi anggaran bukan solusi, 2. Wujudkan pendidikan gratis dan prioritaskan kesehatan masyarakat 3.hentikan perampasan ruang hidup 4.copot menteri ESDM yang kontroversial 5 . Hapuskan multi fungsi ABRI 6.cabut Inpres no 1 tahun 2025.

“Saat di wawancarai awak media Assidiq mengatakan kami dari aliansi pemerhati rakyat turun aksi terkait Intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 pasal nya dengan ditetapkan nya intruksi tersebut akan berdampak pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat akibat adanya efisiensi anggaran bahkan pengangguran akan meningkat dengan adanya PHK dari perusahaan-perusahaan lantaran efisiensi anggaran , program MBG (makan bergizi gratis) lebih di prioritas anggaran nya padahal MBG tidak terlalu efektif di bandingkan pendidikan gratis, bahkan sampai saat belum ada pemerataan MBG di semua sekolah ” papar nya.
“Kami merasa kecewa tak seorangpun anggota dewan menemui kami saat kami lakukan aksi, dan unjuk rasa ini tetap berlanjut 20 /2/2025 sebagai bentuk ke prihatinan kami kepada masyarakat yang berdampak akan kebijakan pemerintah (Ani hasan)