Golkar Sulsel Pasca-Musda: Antara Konsolidasi, Loyalitas dan Fragmentasi

Cakrawalanews, Makassar — Soliditas partai politik tidak pernah cukup diukur dari seberapa ramai sebuah forum dihadiri kader. Ia justru diuji ketika terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan, ketika kepemimpinan baru lahir, dan ketika struktur partai harus memastikan bahwa perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi fragmentasi.

Karena itu, dinamika Golkar Sulawesi Selatan setelah Musda menarik untuk dibaca, terutama menyangkut hubungan antara DPD I Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin dan DPD II Golkar Makassar yang dipimpin Munafri Arifuddin.

Sebelum Musda, Appi bukan figur pinggiran dalam percaturan Golkar Sulsel. Namanya termasuk yang diperhitungkan dalam kontestasi Ketua DPD I. Bahkan dalam proses konsolidasi sebelum Musda, dukungan sejumlah DPD II kepada Appi sempat menjadi bagian dari dinamika internal partai.

Namun konfigurasi itu berubah.

Appi tidak melanjutkan pencalonannya karena persoalan persyaratan administrasi, sementara IAS akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD I.

Sejak saat itu, ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi. Mulai dari anggapan bahwa Appi kecewa, tidak dewasa dalam menerima dinamika politik, menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik di Makassar, memiliki agenda menuju Pilgub Sulsel, hingga isu kemungkinan meninggalkan Golkar dan berpindah partai.

Sebagian dari semua itu tentu masih berada dalam wilayah spekulasi. Tetapi dalam politik, persepsi yang terus diproduksi di ruang publik tetap memiliki konsekuensi politik.

Dan ketika spekulasi tersebut bertemu dengan peristiwa politik berikutnya, dampaknya bisa menjadi lebih besar.

Ketika Ketidakhadiran Menjadi Narasi

Pada 25 Agustus, IAS melakukan konsolidasi dengan jajaran Golkar Makassar. Appi sebagai Ketua DPD II tidak hadir.

Secara organisasi, sebuah konsolidasi tentu tetap dapat berlangsung tanpa kehadiran seorang ketua. Partai juga tidak boleh bergantung kepada satu figur.

Namun politik tidak hanya membaca apa yang terjadi di dalam ruangan.

Politik juga membaca simbol.

Ketika Ketua DPD I hadir sementara Ketua DPD II tidak hadir, ketidakhadiran tersebut kemudian memperoleh makna politik yang lebih luas.

Muncul pemberitaan yang menonjolkan frasa “tanpa Appi”, disusul pemberitaan mengenai sejumlah kader yang menyampaikan keluhan kepada IAS. Persoalan yang disampaikan antara lain menyangkut pemberdayaan kader, insentif, perhatian organisasi hingga persoalan di tingkat bawah.

Bahkan kemudian muncul pemberitaan yang mempertanyakan etika politik Appi karena tidak menghadiri konsolidasi tersebut.

Pada titik itu, persoalannya tidak lagi sekadar hadir atau tidak hadir.

Ketidakhadiran telah berubah menjadi narasi tentang kepemimpinan dan loyalitas politik.

Ketika Spekulasi Justru Memperlebar Fragmentasi

Di sinilah persoalannya menjadi lebih kompleks.

Sebelum konsolidasi, muncul spekulasi tentang kekecewaan Appi, kedewasaan politik, kemungkinan perpindahan partai hingga agenda politik berikutnya.

Setelah konsolidasi, muncul pula narasi bahwa Golkar Makassar tetap berjalan tanpa Appi, sementara sejumlah kader menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada Ketua DPD I.

Masing-masing peristiwa mungkin memiliki penjelasan sendiri.

Tetapi jika seluruhnya dirangkai dalam ruang publik, maka terbentuk sebuah persepsi yang jauh lebih besar:

seolah-olah terdapat persoalan serius mengenai hubungan antara kepemimpinan, struktur dan loyalitas di tubuh Golkar Makassar.

Narasi yang semula mungkin hanya berupa spekulasi mengenai satu figur, kemudian bertemu dengan ketidakhadiran dalam konsolidasi dan pemberitaan mengenai keluhan kader.

Jika tidak dikelola dengan baik, rangkaian tersebut dapat memperlebar fragmentasi.

Sebab fragmentasi tidak selalu lahir dari konflik terbuka.

Ia bisa tumbuh dari persepsi yang terus diulang sampai akhirnya dianggap sebagai kenyataan politik. (And)