Warga Jipang Desak  Kejari Gowa, Periksa Ketua Kelompok Tani  Terkait Dugaan Penjualan Sapi Bantuan

Gowa, CAKRAWALANEWS – Sejumlah warga Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Kelompok Tani Baluburu, Agus Sengge. Tuntutan ini muncul menyusul dugaan kuat penyalahgunaan bantuan ternak sapi dari pemerintah pusat yang seharusnya dimanfaatkan untuk program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO).

Menurut keterangan warga yang enggan disebutkan namanya, bantuan sapi yang diterima Kelompok Tani Baluburu pada tahun 2021 lalu, sebagai bagian dari program unggulan Kementerian Pertanian RI, kini raib. Warga menduga sapi-sapi tersebut telah dijual oleh ketua kelompok tani tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota.

“Setiap ada bantuan dari pemerintah, hanya dimanfaatkan oleh ketuanya sendiri, Agus Sengge, bekerja sama dengan oknum tertentu untuk meraup keuntungan,” ungkap seorang warga berinisial Ma pada Jumat (14/2/2025).

Lebih lanjut, Ma menjelaskan bahwa bantuan UPPO yang meliputi rumah kompos dan ternak sapi tersebut hingga kini mangkrak dan tidak memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani. “Kalau kelompok tani Baluburu yang diketuai Agus Sengge hanya memanfaatkan anggotanya untuk kepentingan pribadinya. Bantuan UPPO yang tujuannya untuk kebutuhan kelompok tani, sayangnya sapinya itu sudah habis dijual ke pedagang,” imbuhnya.

Upaya konfirmasi kepada Ketua Kelompok Tani Baluburu, Agus Sengge, melalui pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil lantaran nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.

Sementara itu, anggota kelompok tani lainnya mengungkapkan adanya indikasi persekongkolan antara ketua kelompok dengan oknum tertentu dalam pengelolaan bantuan UPPO dan proyek saluran irigasi yang juga mangkrak di bawah kepemimpinan Agus Sengge.

Salah seorang anggota kelompok tani berinisial NA membenarkan kabar pengunduran diri bendahara kelompok tani lantaran tidak setuju dengan pengelolaan bantuan yang dinilai tidak transparan. “Bendahara mengakui sudah mengundurkan diri karena merasa sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya. Sapinya habis dijual ke pedagang katanya,” ujar NA.

Senada dengan itu, warga lain berinisial AG juga menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib anggota Kelompok Tani Baluburu yang merasa dijadikan “tumbal” oleh ketua kelompok. Bantuan UPPO yang seharusnya bermanfaat, menurut AG, tidak pernah berfungsi dan justru diduga kuat diselewengkan.

“Setiap ada bantuan dari pemerintah, anggotanya dimintai KTP dan KK, namun hasilnya diduga hanya dinikmati oleh ketua kelompok. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan merugikan masyarakat, khususnya para anggota kelompok tani dan keuangan negara,” tegas AG.

Menyikapi situasi ini, warga Jipang berharap agar Kejari Gowa segera bertindak tegas dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan bantuan tersebut. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana dan bantuan pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.