Tolak Inpres No 1 Tahun 2025 Aliansi BEM Se Sulsel Demo Akbar Di Depan Kantor DPRD Sulsel.

Makassar-Cakrawalanews.my.id/Aliansi BEM yang mengatas namakan Indonesia gelap Demo besar-besaran di beberapa titik di kota Makassar salah satunya di Fly over dan gedung DPRD kota Makassar sudah yang ketiga kali nya Mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel terkait kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Jumat 22/2/2025 ratusan mahasiswa dari 10 Universitas di Sulsel long mars mereka berteriak menolak keras Inpres nomor 1 tahun 2025 sambil membakar ban di jalan dan berorasi menyuarakan aspirasi rakyat.pukul 2 siang hingga malam hari
beberapa tuntutan yang mereka akan sampaikan kepada wakil rakyat agar seyogyanya di perhatikan.

Adapun universitas yang bergabung, UIN, Unismuh, Sawerigading, Umi, dan yang lain nya Saat mereka sambangi gedung DPRD Sulsel awal nya mereka di halau oleh Aparat kepolisian untuk dilarang masuk lantaran pihak aparat takutnya jika seluruh mahasiswa yang hadir akan meggeruduk kantor DPRD namun ternyata cuma 10 orang saja mewakili masing-masing kampusnya “walhasil mereka diterima dirumah aspirasi oleh fraksi PKS dan Fraksi Demokrat meskipun cuma dua orang saja, Mahasiswa pun menyampaikan apa yang menjadi tuntutan nya dan hal itu sudah diterima oleh anggota Dewan namun Mahasiswa belum merasa puas jika ketua DPRD tidak di hadirkan pada saat itu.

Adapun tuntutan Mahasiswa ” kepada pemerintah ‘ dimana pemerintah mengumumkan pemangkasan anggaran (efisiensi) dalam pelaksanaan APBN di kementrian dan lembaga dan APBD tahun 2023 melalui Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat mentri keuangan nomor S-37/MK-03/2025 pemerintah berencana memangkas belanja (K/L) hingga 306,69 trilyun yang mengancam hajat hidup rakyat Indonesia termasuk pegawai negeri.

Intruksi Presiden tentang efisiensi anggaran menjadi tamparan keras bagi masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dengan daiih penghematan, pemangkasan anggaran justru mengorbankan layanan fundamental seperti pendidikan , kesejahteraan sosial, dan program-program yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil ditengah kondisi ekonomi yang semakin terhimpit anggaran pendidikan di potong, subsidi rakyat di kurangi, sementara proyek-proyek strategis yang tidak berdampak lansung terhadap kesejahteraan tetap berjalan rakyat di biarkan dalam ketidak pastian sementara elit terus berpesta dengan anggaran negara.

Lebih buruknya lagi pada 13 februari 2023 dalam international world goverment summit 2025 Prabowo dengan bangga mengumumkan pemotongan subsidi ini, ia bahkan menyebut anggaran pendidikan sebagai program yang tidak jelas dengan alasan bahwa dana tersebut akan di alihkan untuk membiayai lebih dari 20 persen proyek strategis bernilai milyaran dollar. Padahal tahun 2023 angka partisipasi kasar (APK) Perguruan tinggi hanya mencapai 31,45 persen yang berarti dari total populasi hanya 31 persen yang mamou mengenyam pendidikan tinggi data dari statistik pendidikan 2024 BPS menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 anak kaum tani Indonesia berkuliah serta hanya 2dari 10 anak kelas buruh yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi selain itu anggran pendidikan Indonesia juga masih berada di bawah standar UNESCO rakyat sangat membutuhkan subsidi pendidikan terutama di tengah minimnya jaminan pekerjaan yang layak saat ini. “Oleh karena nya kami yang tergabung dalam BEM sekitar Makassar menyatakan sikap.
1Cabut Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggran
2. Tolak PSN yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
3 Evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG).
4 Tolak RUU Minerba.
5 Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
6 bayarkan tunjangan kinerja tenaga pendidikan.
7Sah kan RUU perampasan aset
8 Mendesak Prabowo mengeluarkan perpu pembatalan kenaikan PPN 12 persen
9 Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi
10Menolak UU TNI tentang dwi fungsi ABRI

Kami menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan rezim saat ini merupakan bentuk ketidak pedulian terhadap rakyat “itulah suara Mahasisw. (Indonesia Gelap)

Selalu jendral lapangan Fadil Muzaffar” berharap tuntutan nya akan di dengar DPRD Sulsel agar kita nya Ketua DPRD menyampaikan ke DPR RI sebagai perpanjangan lidah rakyat.

Saat di gelar demontransi, Kapolrestabes Makasar Kombes Arya Perdana hadir bersama personil nya, kapolsek, dan Brimob meskipun sempat terjadi lemparan baru namun masih bisa di amankan dan suasana Demo berjalan kondusif apalagi saat ketua DPRD Andi Rahmatika dewi dan wakil ketua Rahman Pina menemui para Mahasiswa setelah mereka lama menunggu. ” menurut Fadil ‘kepada awak media ‘ Ketua DPRD siap membawa tuntutan Mahasiswa ke DPR RI untuk di sikapi. Pungkas nya. (Ani Hasan)